Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Hukum laut merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, tantangan dalam penegakan hukum di laut Indonesia juga tidak bisa dianggap enteng. Berbagai masalah seperti illegal fishing, illegal logging, dan illegal mining menjadi permasalahan yang terus menerus dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan terbesar dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah luasnya wilayah laut yang harus dijaga. “Kita memiliki 17.504 pulau dan 5,8 juta km persegi wilayah laut yang harus diawasi. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita,” ujar Aan Kurnia.

Selain itu, strategi penegakan hukum yang tepat juga menjadi kunci utama dalam menangani masalah ini. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, kolaborasi antara berbagai lembaga terkait seperti TNI, Polri, KKP, dan Kementerian Hukum dan HAM sangat diperlukan dalam menangani masalah illegal fishing. “Kita harus bersatu untuk melawan pelanggaran hukum di laut Indonesia,” ungkap Zenzi.

Terkait strategi penegakan hukum di laut Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya penguatan sistem informasi maritim. “Dengan adanya sistem informasi maritim yang baik, kita dapat lebih mudah mengawasi dan menindak pelanggaran hukum di laut Indonesia,” ujar Sakti.

Dalam menghadapi tantangan dan strategi penegakan hukum di laut Indonesia, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Melalui kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut.